JAKARTA, Kabargorontalo News. – Angin segar berembus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Purbaya Yudhi Sadewa, secara resmi menyetujui tambahan alokasi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar Rp10,65 triliun untuk tahun anggaran 2026.

Langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas peningkatan efisiensi birokrasi dan kontribusi ketiga provinsi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi regional di pulau Sumatera.

Rincian Alokasi Dana TKD per Provinsi

Penambahan anggaran fantastis ini tidak dibagi rata, melainkan disesuaikan dengan proporsi jumlah ASN dan beban kerja di masing-masing wilayah. Berdasarkan rilis kementerian, berikut adalah estimasi distribusi dana tersebut:

• Sumatera Utara: Mendapatkan porsi terbesar mengingat luas wilayah dan jumlah personel yang paling banyak di antara ketiganya.
• Aceh: Alokasi diprioritaskan untuk mendukung penguatan layanan publik di wilayah otonomi khusus.
• Sumatera Barat: Fokus pada percepatan transformasi digital birokrasi tingkat daerah.

“Penambahan ini bukan sekadar kenaikan nominal, tapi instrumen untuk memicu produktivitas. Kami ingin kesejahteraan ASN berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Purbaya dalam keterangan persnya (18/02/2026).

Alasan di Balik Penambahan Anggaran Rp10,65 Triliun

Keputusan Menko Purbaya ini didasari oleh beberapa pertimbangan strategis pasca-evaluasi kinerja fiskal daerah:

1. Pengendalian Inflasi Daerah: Ketiga provinsi dinilai berhasil menjaga stabilitas harga pangan selama kuartal terakhir.
2. Penyerapan Anggaran Efektif: Memiliki rasio penyerapan belanja modal yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
3. Reformasi Birokrasi: Adanya peningkatan indeks efektivitas pemerintahan berdasarkan hasil monitoring Kemenpan-RB.

Harapan bagi Kinerja Pelayanan Publik

Dengan disetujuinya dana tambahan ini, pemerintah pusat menaruh harapan besar agar tidak ada lagi hambatan administratif dalam pelayanan publik. Dana TKD ini diharapkan mampu menekan angka praktik pungli dan meningkatkan motivasi kerja para pegawai negeri di daerah.

Pemerintah juga mengingatkan bahwa penyaluran dana ini akan diawasi ketat oleh BPK dan KPK untuk memastikan tidak terjadi kebocoran anggaran di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.